Catalunya, Alasan Untuk Merdeka dari Spanyol – Catalunya memanas lagi seiring vonis penjara terhadap 9 tokoh yang dianggap terlibat dalam referendum kemerdekaan pada Oktober 2017 silam. Lalu, bagaimana sejarah Catalunya atau Catalonia sehingga wilayah otonom yang beribukota di Barcelona ini ingin merdeka dari Spanyol? Dilansir dari sebuah media pers, ada 9 orang yang dijatuhi vonis oleh Mahkamah Agung Spanyol berupa hukuman penjara antara 9 sampai 13 tahun.
Hal tersebut mengakibatkan, ribuan warga pro-kemerdekaan Catalunya menggelar unjuk rasa di Barcelona, sebagai bentuk penolakan terhadap vonis tersebut. Sebagian peserta aksi terlibat gesekan dengan aparat keamanan. Kericuhan cepat menyebar karena beberapa ruas jalan raya dan stasiun kereta api diblokir massa. Ribuan demonstran juga menduduki Bandara El Prat, Barcelona, yang menyebabkan setidaknya 108 jadwal penerbangan dibatalkan. poker asia
Ratusan anggota polisi anti huru-hara yang dikirimkan pemerintah Spanyol dari Madrid justru semakin memanaskan situasi. Gelombang dari protes rakyat Catalunya semakin membesar karena menganggap aparat keamanan bersikap represif terhadap para demonstran. sbobet
Sejarah Catalunya di Spanyol
Catalunya adalah wilayah otonom di Spanyol dengan luas 32.114 kilometer persegi. Kawasan yang berada di sudut timur laut Spanyol atau Semenanjung Iberia dekat Portugal ini terdiri dari empat provinsi, yakni Barcelona, Girona, Lleida, dan Tarragona. Sebetulnya, Catalunya punya riwayat panjang yang mengiringi perjalanan sejarah Spanyol. Namun, pergolakan dari warga Catalunya terhadap pemerintah Spanyol mulai muncul pada masa kediktatoran Jenderal Francisco Franco yang memimpin sejak 1939. Paul Preston dalam The Spanish Holocaust (2012) memaparkan, Spanyol berada di bawah kendali Jenderal Franco menghapus status otonomi untuk wilayah Catalunya. Tidak hanya itu, berbagai jenis tindakan represif juga diberlakukan terhadap kawasan khusus ini beserta penduduknya. Saat itu, pemerintah Spanyol menindas Catalunya dengan berbagai cara. Seluruh upaya protes disikapi dengan keji. Akibatnya, penjara-penjara dipenuhi tahanan politik. Beribu para Catalan –sebutan untuk orang Catalunya– dieksekusi antara 1938 hingga 1953. Menjelang dekade 1960-an, Jenderal Franco mengubah kebijakan ekonomi demi menggenjot perekonomian Spanyol. Salah satu dari caranya merupakan dengan menjadikan wilayah Catalunya sebagai kawasan pusat industri. https://www.mrchensjackson.com/
Sebabnya, tulis Vittorio Gargiulo Morelli dan Luca Salvati dalam Ad Hoc Urban Sprawl in the Mediterranean City: Dispersing a Compact Tradition? (2010), terjadi migrasi penduduk besar-besaran dari daerah-daerah pedesaan di Spanyol menuju Barcelona dan sekitarnya untuk bekerja. Wilayah di Catalunya, terutamanya Barcelona, pun berubah menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Eropa kala itu. Namun, perkembangan industri dan ekonomi di Catalunya tidak didukung dengan perlakuan yang sepadan dari pemerintah Spanyol. Gaji pekerja pabrik di Catalunya sangat rendah. Selain dairpada itu, pemerintah Spanyol di bawah rezim Franco tidak memberikan jaminan kesehatan maupun keselamatan kerja. Segala bentuk pemogokan dan aksi protes pekerja hukumnya haram.
Asa Catalunya Merdeka
Menjelang tahun 1970, terungkap dalam Inventive City-Regions: Path Dependence and Creative Knowledge Strategies (2016) karya Marco Bontje dan Sako Musterd, mulai muncul gerakan demokrasi, antara lain dari Assemblea de Catalunya dan Federation of Neighbourhood Associations Barcelona (FAVB). Selain menyebarkan seruan anti-Franco, gerakan-gerakan ini juga berjuang menuntut kebebasan politik dan sosial, amnesti bagi tahanan politik, pembangunan kembali otonomi Catalunya, serta menggalang kekuatan dengan gerakan-gerakan pro-demokrasi lainnya di Spanyol. Perjuangan mereka membuahkan hasil setelah Jenderal Franco meninggal dunia pada 1975 dan pemerintahan Spanyol mengalami masa peralihan. Dikutip dari sebuah media pers yaitu Language, Democracy, and Devolution in Catalonia suntingan Sue Wright, status otonom Catalunya dipulihkan pada 1978. Kendati demikian, Catalunya tetap saja ibarat api dalam sekam bagi Spanyol. Sebagian orang Catalan terus menyimpan asa kemerdekaan, ingin lepas dari Spanyol yang telah menguasai wilayah mereka selama berabad-abad. Pada tahun 2010, misalnya, sekitar 25 persen warga Catalunya menginginkan kemerdekaan dari Spanyol. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 57 persen dua tahun kemudian. Setelah melewati proses alot di parlemen, pada 6 November 2014 dilakukan pemungutan suara informal untuk mengukur aspirasi masyarakat Catalunya yang menghendaki kemerdekaan. Menghasilkan, catat Janne Riitakorpi dalam Catalonia: No Longer Spain’s Internal Affair (2019), sebanyak 2,25 juta orang dari total 5,4 juta penduduk Catalunya memilih merdeka dari Spanyol.
Hal tersebut yang menjadi jalan pembuka digelarnya referendum pada 1 Oktober 2017. Data dari Pemerintah Catalunya sehari setelah referendum menyebutkan, 2.044.038 suara atau 92,01 persen menginginkan kemerdekaan Catalunya. Adapun 177.547 suara lainnya atau 7,99 persen tetap ingin bersama Spanyol alias belum atau tidak menghendaki Catalunya merdeka. Sedangkan 64.632 atau suara 2,83 persen dinyatakan tidak sah. Tetapi, otoritas Spanyol justru menyatakan referendum itu tidak sah. Spanyol di bawah pimpinan Perdana Menteri Mariano Rajoy menolak referendum yang berujung penangkapan terhadap sejumlah tokoh pro-kemerdekaan Catalunya.
Alasan Ingin Lepas dari Spanyol
Apabila dirunut dari perjalanan sejarahnya, setidaknya ada dua alasan mengapa warga Catalunya ingin merdeka dari Spanyol, yaitu faktor perekonomian dan entitas kebangsaan. Faktor seperti ekonomi adalah respons dari perlakuan tidak adil oleh pemerintah Spanyol terhadap Catalunya. Eksploitasi untuk industri pada 1960-an memacu perekonomian Spanyol, namun justru semakin membuat warga Catalunya menderita dan tertindas.
Setelah itu, krisis ekonomi yang melanda Spanyol pada 2008 meningkatkan angka pengangguran dan tingginya utang di Catalunya yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Eropa. Tidak hanya itu, pajak yang diberlakukan terhadap Catalunya jauh lebih tinggi daripada wilayah-wilayah lain di Spanyol. Dari laporan bahwa, Reuters (2017), mengutip data Kementerian Keuangan Spanyol, Catalunya harus membayar pajak sebesar 12 miliar dolar AS tiap tahun kepada pemerintah Spanyol yang berpusat di Madrid dan menerima pendapatan balik yang tidak sebanding.
Entitas kebangsaan juga menjadi alasan orang-orang Catalan ingin merdeka. Para Catalunya merasa bahwa berasal dari nenek moyang yang sebenarnya bukan menjadi bagian dari Spanyol pada era modern dan merupakan wilayah independen. Kelahiran Negara Spanyol modern dimulai pada masa pemerintahan Raja Philip V yang berkuasa pada 1700 hingga 1724. Wilayah Catalunya ditaklukkan tahun 1714. Semenjak dulu, Spanyol sebenarnya paham perbedaan Catalunya dengan wilayah-wilayah lainnya. Oleh karna itu, diberikan status otonom sebagai semacam pelipur lara dengan harapan Catalunya melupakan keinginan merdeka, kendati tampaknya tidak berhasil.
Diadang Pemerintah Spanyol
Referendum adalah babak baru dari kebuntuan proses-proses politik antara pemerintah pusat dan Catalunya. Otoritas Catalunya sudah lama menginginkan kemerdekaan dari Madrid. Para Catalunya pun menganggap, Madrid berlaku tidak adil dengan mengeruk kekayaan Catalunya serta menolak hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination).
Wacana untuk dapat merdeka telah direncanakan sejak Juni 2017 dan disetujui parlemen provinsi tiga bulan setelahnya. Puigdemont menyatakan, Madrid tidak dapat lagi menahan hasrat Catalunya untuk merdeka, terlebih parlemen telah mengetok palu tanda setuju.
Namun, Madrid tak tinggal diam. Perdana Menterinya yaitu Mariano Rajoy mengecam wacana referendum Catalunya sebagai tindakan melanggar hukum. Dia lantas mendesak Mahkamah Konstitusi menunda keputusan yang telah disahkan parlemen Catalunya.
Selain daripada itu, Madrid juga menempuh langkah-langkah riil: mengontrol penuh anggaran otonomi, memaksa kepolisian daerah untuk menerima komando dari Garda Sipil Spanyol, menangkap para pejabat yang terlibat perencanaan referendum, menyita sekitar 10 juta dari surat suara, dan menutup situs-situs berisikan informasi referendum.